Jakarta: Sinar Grafika; Deddy Supriady Bratakusumah. Namun teruntuk Aceh sendiri, selain diberikan kekhususan dengan adanya otonomi khusus, Aceh juga merupakan daerah istimewa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 5 Dampak Otonomi Daerah Terhadap Budaya di Indonesia Pelaksanaan otonomi daerah di berbagai daerah di Indonesia telah menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun dampak. Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai hal seperti sistem politik, pemerintahan dan sistem perwakilan. Di samping kitu, karakteristik struktur lokal, kelompok-kelompok sosial-budaya yang terlibat dalam perumusan kebijakan, dasn kondisi infra-struktur. 2 Tahun 1984 dan UU No. Dalam sumber yang sama disebutkan, dasar diterapkannya otonomi daerah yakni Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang telah diamandemen dari UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 22 Tahun 1999. Adapun. 797-804. Otonomi Daerah Belum Munculkan Konvergensi Pendapatan Per Kapita. menyelenggarakan otonomi daerah. Menurut C. Agustino, Leo. Juga memainkan peranan penting dalam pelaksanaan. bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini diyakini bisa menjamin segera terwujudnya . Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada sebuah organisasi sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah di Indonesia. Di dalam kedua aturan tersebut terdapat beberapa prinsip[ yang harus dimiliki dalam pelaksanaan otonomi daerah. BAB II PROBLEMATIKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk. id Diterima: 8 Maret 2020; Direvisi: 29 Maret 2020 ; Disetujui: 29 Maret. Koneksitas lintas batas negara tersebut dikenal. Tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-undang No. Keberadaan Otonomi Daerah tentu juga meringankan pemerintahan Negara. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut: Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Pelaksanaan konsep desentralisasi dan otonomi daerah telah berlangsung lama bahkan sejak sebelum kemerdekaan, dan mencapai puncaknya pada era reformasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Otonomi di Indonesia saat ini. MPR RISedangkan daerah adalah bagian dari permukaan bumi dalam kaitannya dengan keadaan alam dan sebagainya yang khusus. Masih terdapat Kesenjangan Sosial. Penerapan konsep desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia sampai saat ini dianggap masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom. Implementasi otonomi daerah di Indone sia berkaitan erat dengan kewujudan mempertahankan NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI). 1. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota tidak ada lagi wilayah administrasi. 8 2. Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia: Konsep, Pencapaian dan Agenda Kedepan. Yogyakarta adalah daerah istimewa pertama yang diakui oleh pemerintah Indonesia bersama dengan Surakarta. Manfaat Otonomi Daerah Adapun manfaat Otonomi Daerah yaitu : 1. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri, Akmal Malik, Selasa. 4. 1. Pengertian Otonomi Daerah – Kata Otonomi diambil dari kata Autos (bahasa Yunani) yang artinya ‘sendiri’ dan namos yang artinya peraturan atau undang-undang. Riwu Kaho, Josef. Dasar pemikiran : Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah", oleh karena dalam Undang-undang ini diatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom dan pokok-pokok. 62 penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan dihapus. Urusan wajib Pemerintah Daerah di bidang kesehatan yang. Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Dengan adanya otonomi daerah sesuai dengan UU No 22 Tahun 1999 maka banyak perubahan yang terjadi dalam segi tatanan kepemerintahan di Indonesia atau lebih dikenal dengan Reformasi Birokrasi, artinya terjadi perubahan dari segi birokrasi untuk menuju birokrasi yang baik atau dikenal Good Governance. Pengeluaran Pusat untuk Pembiayaan Pemerintahan Daerah Dana Perimbangan (dlm triliun Rupiah) Tahun Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Dana Alokasi Jumlah Umum Khusus 2003 31. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerataan wilayah. Agar Indonesia menjadi negara yang. Adanya otonomi daerah ini sendiri tidak terlepas dari hukum-hukum yang mendasarinya. Vol. Implementasi OSS RBA di Daerah: Tantangan. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan. TEMUAN HASIL. 23 April 2015. Dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia, terdapat dasar hukum yang bersumber pada UUD 1945 khususnya pasal 18 ayat 1-7, pasal 18A ayat 1-2, dan pasal 18B ayat 1-2. A. Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah: 1) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1938. Bandung: Widya Padjadjaran. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. pelaksanaan otonomi daerah, di mana pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan fiskal di daerah. 3. Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia, Sani Safitri 83 dikuasai sekumpulan elite di daerah. Pelaksanaan pemerintahan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat luas memungkinkan terciptanya pemerintahan daerah yang demokratis dalam rangka menuju pada. II. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupatan dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan. UUD Tahun 1945 Pasal 18. Pelaksanaan otonomi daerah tidak secara otomatis menghilangkan tugas, peran, dan tanggungjawab pemerintah pusat, karena otonomi yang dijalankan bukan otonomi tanpa batas. Begitulah, secara konseptual rumusan kebijakan tentang otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Dasar hukum daerah otonom di Indonesia adalah: 1. Terdapat masalah-masalah terkait pelaksanaan otonomi daerah, antara lain sebagai berikut. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berlandaskan hukum dan telah diatur dalam peraturan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pengantar Pelaksanaan konsep desentralisasi dan otonomi daerah telah berlangsung lama bahkan sejak. Kewenangan tersebut adalah urusan-urusanKewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi perencanaan , pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi, pada semua aspek pemerintahan. Sedangkan inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah. State) dalam pelaksanaan otonomi daerah tujuannya adalah melalui pemerataan pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Negara Indone-sia (B. J Franseen. korupsi di daerah. Arti daerah otonom bisa menjelaskan sistem kerja pemerintah daerah. Terlalu cepatnya proses desentralisasi di Indonesia pada akhirnya menunjukkan bahwa otonomi daerah yang merangsang pemekaran daerah ini menimbulkan kesan disintegrasi NKRI, padahal merubah struktur kepemerintahan dan menciptakan keakraban sosial baik dalam lingkungan desa ataupun dalam wilayah. Baca Juga: Bentuk-Bentuk Desentralisasi dan Fungsinya dalam Pemerintahan Nah, di dalam tabel. 32 tahun 2004 adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan secara nyata, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan. Pelaksanaan otonom daerah tidak secara otomatis menghilangkan tugas, dijalankan bukan otonomi tanpa batas, penjelasan pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa indonesia itu suatu eenheidstaat”, Indonesia tidak akan mempunyai daerah dengan status staat atau Negara. Seperti Aceh, Papua, Jakarta, dan Yogyakarta. . Dalam keseluruhan Pasal 18 UUD 1945 ini menjadi dasar utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Kerangka Dasar Pemerintahan Menurut UU No. Otonomi daerah, dalam pelaksanaanya telah sedemekian rupa diatur oleh Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten. Kamis, 26 Agustus 2021 | 16:54 WIB. daerah Pulau jawa dan daerah-daerah lainya yang ada di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah juga. Hambatan dan masalah yang dihadapi dalam upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah antara lain : a. Dengan mengucapkan puji. lam proses implementasi otonomi daerah. Beberapa prinsip yang dijalankan terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai. Perkembangan Otonomi Daerah Masa Kini. Dengan menerapkan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri daerahnya, termasuk dalam segi ekonomi, namun tetap dalam bimbingan dan pengawasan dari pemerintah pusat. Berdasarkan hal tersebut, maka makna dari otonomi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas teman mengenai Pelaksanaan Otonomi Daerah Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Nasional menjadi isu yang masih relefan di bahas dalam ranah pembangunan Bangsa, mewujudkan Tujuan Hukum. yakni pelaksanaan desentralisasi (Otonomi Daerah) di seluruh Dati II (kota dan kabupaten) yang jumlahnya mencapai 336 Kabupaten/Kota. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Konsekwensinya hak otonomi daerah sebagai Selain itu otonomi daerah memacu menumbuhkan demokratisasi dalam kehidupan masyarakat, memacu kompetisi yang sehat, pendstribusian kekuasaan sesuai dengan kompetensi. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, menyatakan bahwa. Seiring dengan kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah otonom untuk. Written by Mochamad Aris Yusuf. Dikutip dari Jurnal Criksetra: Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia (Vol 5, No 9, 2016), Kedua UU tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. July 2023. Joseph R. Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Sekarang mari kita kaitkan antara bentuk negara dengan pelaksanaan otonomi daerah. Perkembangan pelaksanaan otonomi daerah membuat pola korupsi baru,yakni desentralisasi korupsi yang diwarnai dengan maraknya fenomena raja-raja kecil di daerah yaitu kepala daerah yang kekuasaanya sering tidak bisa dikontrol oleh pemerintah pusat. Sejarah perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia dimulai sejak pemerintahan colonial Belanda dengan dikeluarkannya Staatsblaad No. Dasar dari kebijakan tersebut dapat dirujuk dalam konstitusi sebagai kesatuan hukum tertinggi. 3 Makna Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Pada kenyatanya pelaksanaan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah. Dasar Pemikiran : a. fase kedua otonomi daerah ditandai dengan adanya reformasi dalam kebijakan keuangan negara melalui penetapan tiga peraturan di bidang keuangan negara. Mayoritas dana yang seharusnya dikelola daerah untuk. Langsung aja simak pembahasan lengkapnya berikut ini! 1. Di Era Orde Lama, Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonomi. Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Membangun Kohesi Sosial Sesuai Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Oleh : A. 1. Politik Hukum Dalam Upaya Perancangan Kebijakan Publik Otonomi Daerah Pada Masa Reformasi. Salah satunya perubahan paradigma pemerintahan dan pembangunan," kata Agnes, dalam diskusi pakar II: Desentralisasi Administratif "Reformulasi Dekonsentrasi-Devolusi. ideal kerjasama pembangunan antar daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tirto. Sedangkan untuk mengatur keuangan di daerah, pemerintah mengeluarkan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Krisis Ekonomi yang memerlukan berbagai kebijakan, baik itu dalam. Daerah otonom adalah daerah yang menerapkan aturan otonomi daerah. Masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya. Esensi dari pelaksanaan Otonomi daerah sendiri yaitu membuka peluang bagi identitas lokal di daerah. CSIS mengkaji pelaksanaan otonomi daerah di lima wilayah, yaitu Serang, Palembang, Yogyakarta, Denpasar, dan Semarang. 1. Dengan keadaan geografis yang berupa kepulauan ini menyebabkan pemerintah sulit mengkoordinasi pemerintahan. I. Mengenal Otonomi Daerah di Indonesia dan Prakteknya Saat Pandemi - Ilustrasi peta Indonesia (Shutterstock). Pelaksanaan konsep desentralisasi dan otonomi daerah telah berlangsung lama bahkan sejak sebelum kemerdekaan, dan mencapai puncaknya pada era reformasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan yang kemudian. Salamadian September 17, 2018 0. 1 Tahun 1945, kemudian UU No. Di mulai dengan pemberlakuan Undang-undang No: 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No: 32 Tahun 2004 dan direvisi kembali dengan UU No: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Dua Dekade Otonomi Daerah. 5 %µµµµ 1 0 obj >>> endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj >/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/Annots[ 11 0 R] /MediaBox[ 0 0 595. Bat Lay. Secara praktis, penerapan otonomi daerah dalam. Terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang cukup besar antara pembangunan yang terjadi di daerah dengan pembangunan yang dilaksanakan di kota-kota besar, khususnya Ibukota Jakarta. OTONOMI DAERAH. Tentunya dengan. Pengertian Otonomi Daerah. Otonomi daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya otonomi daerah yang dipayungi oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. 5 %µµµµ 1 0 obj >>> endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj >/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/Annots[ 11 0 R] /MediaBox[ 0 0 595. Apalagi jika dibandingkan secara dikotomis dengan praktik sentralistik di masa lalu yang meminggirkan sebagian besar komponen masyarakat, pelaksanaan otonomi daerah memiliki legitimasi/justifikasiDalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang telah diselenggarakan di Indonesia selama lebih dari satu dekade ini terdapat beberapa indikator. Dalam UU No. A A A. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Volume 11, Nomor 1, Januari 2020 E-ISSN: 2656-2820 P-ISSN 1829-5762 33 IMPLIKASI, URUSAN DAN PROSPEK OTONOMI DAERAHPelaksanaan otonomi daerah ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. PDF | On Jan 1, 2020, Andi Wahyudi and others published Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Pasca-Orde Baru: Praktek dan Implikasinya | Find. Kesenjangan antar Daerah. Pada kenyataannya, pada beberapa pemerintahan daerah di Indonesia saat ini tujuan. DKI Jakarta menjadi salah satu dengan status sebagai darah otonomi khusus. Administrator 07 Oktober 2019 66335 kali dilihat. id - Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait kebijakan yang diambil untuk menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. RELEVANSI PERKEMBANGAN OTONOMI DAERAH DARI MASA KE MASA. Terlaksananya pendidikan politik; Menciptakan stabilitas politik; Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah; Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal;Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) masa yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa. Menurut H, Zainuddin Ali, bahwa. Selama itu banyak bermunculan Daerah Otonom Baru (DOB). Di Indonesia, yang dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah antara lain adalah : 1. untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Pembagian urusan pemerintahan dilaksanakan dengan cara pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintahan. Ini adalah bentuk penerapan otonomi daerah. Baca juga: Mendagri: Inovasi Perkuat Otonomi Daerah. Pengertian Otonomi Daerah – Kata. pemerintahan daerah di Indonesia, dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, hal ini memberi kesempatan kepada. 1. 22 tahun 1999 yang kemudian di revisi dengan UU No. Bagaimana pandangan Bapak terkait dengan perkembangan penyelenggaraan otonomi daerah dalam era demokrasi di Indonesia apabila dilihat dari instrumen hukum yang ada saat ini?. JAKARTA - Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Otonomi dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Setelah dilaksanakannya otonomi daerah maka perimbangan keuangan sesuai. Kelemahan otonomi daerah yang selanjutnya adalah adanya kesenjangan. Nasution No. 1 I Gde Pantja Astawa, Problematika Otonomi Daerah di Indonesia, Bandung : Aluni, 2009, hlm. Kamis, 26 Agustus 2021 | 16:54 WIB. Dalam undang-undang ini ditetapkan daerah otonomi. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. com - Indonesia menggunakan sistem otonomi daerah dalam melaksanakan pemerintahannya. Kondisi tersebut tentu merupakan kabar buruk (bad news) bagi otonomi daerah. Pada dasarnya, pelaksanaan otonomi daerah yang berhasil dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kapasitas pelaksana, kapasitas keuangan, ketersediaan alat bahan, kemampuan dalam berorganisasi, kemampuan manajerial, dan kondisi sosial budaya. kemungkinan bahwa suatu daerah dihapus karena tidak dimungkinankan pelaksanaan otonomi daerah secara efektif dan efisien. Otonomi Seluas-luasnya21 Kelebihan dan Kekurangan Otonomi Daerah di Indonesia. OTONOMI DAERAH : Pengertian, Tujuan, Asas, Pelaksanaan & Dasar Hukum. UU ini merupakan bentuk. hastuti@gmail. A. Pada masa kepemerintahan Soeharto atau orde. CC BY-SA 4. Meski begitu, ada beberapa hal yang telah dipelajari dan masih diterapkan di Indonesia hingga kini.